Madri Pani 

POSKOTAKALTIMNEWS,COM,TANJUNG REDEB-  Ketua DPRD Berau, Madri Pani angkat bicara mengenai rencana pembangunan jembatan kembar guna menggantikan jembatan Sambaliung, yang akan direhab.

Menurutnya hal tersebut Perlu di pertimbangkan kembali, pasalnya, untuk membangun jembatan itu membutuhkan anggaran Rp 200 miliar.

Madri Pani,menuturkan, pembangunan jembatan kembar tentu menyalahi regulasi yang ada. Pasalnya jalur tersebut, merupakan jalur provinsi, apabila Pemkab Berau bersikeras membangun jembatan kembar, tentu akan jadi temuan.

“Itu kan kewenangan provinsi, terkait jembatan Sambaliung,” tuturnya.

Pembangunan jembatan kembar, menurutnya itu harus di pikir kan kembali, apalagi untuk membangun sebuah jembatan harus mengucurkan dana Rp 200 miliar. Ia menambahkan tidak perlu berjanji disaat anggaran APBD Berau sedang tidak sehat.

“Provinsi pasti berpikir, penting mana, apakah jembatan Sambaliung atau lainnya. Setelah dipertimbangkan, sesuai dengan kebutuhan, maka turunlah anggaran untuk perbaikan jembatan tersebut,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, dengan direhabnya jembatan Sambaliung dari provinsi yang menelan anggaran mencapai Rp 20 miliar. Patut diapresiasi, pasalnya Ketua DPRD Provinsi Kaltim, yakni Makmur Hapk, masih memperhatikan Berau. Apabila terus dibiarkan, dan anggaran Rp 20 miliar tersebut dialihkan untuk perbaikan jalan provinsi lainnya, maka jembatan itu dikhawatirkan tidak mampu lagi menahan beban.

“Jika sudah runtuh, bukan kah enam kecamatan akan sulit bisa ke Tanjung Redeb. Jadi ini bentuk perhatian dari seorang Ketua DPRD Kaltim,” ujarnya.

Ia melanjutkan, pihaknya tentu tidak akan tinggal diam, jika jembatan itu direhab, tentu sudah ada solusi yang disiapkan, yakni penyebarangan yang aman untuk masyarakat. Mengingat banyak bukan hanya warga Sambaliung saja yang menggunakan jembatan itu. Tapi seluruh masyarakat Berau.

“Jangan sampai, pemeliharaan jembatan itu ditolak. Itu gampang saja bagi provinsi untuk mengalihkan anggaran itu ke jalan lain,” paparnya.

Politisi NasDem ini menegaskan, seharusnya Pemkab Berau bersyukur, provinsi mau menggelontorkan anggara untuk perbaikan jembatan tersebut. Terkait untuk masalah akses jalan tentu sudah ada dan akan diberikan. Jangan sampai akses ekonomi masyarakat terhambat, proses belakar mengajar tidak terhambat, karena banyak anak sekolah yang menggunakan jembatan itu.

“Untuk masyarakat juga akan dicarikan jalur penyebrangan meskipun harus antre,” tegasnya.

Ketua DPRD Berau juga meminta kepada Pemda Berau, program dari provinsi itu agar terealisasi. Pemkab juga diminta berperan dalam hal distribusi ataupun angkutan bagi masyarakat yang keamanannya terjamin.

“Lebih penting memikirkan masyarakat untuk menyebrang,” pungkasnya.(sep)