Hadi Mulyadi saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA - Kalimantan Timur dipastikan menjadi salah satu provinsi yang mampu berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.

"Kita akan menyambut Indonesia Emas 2045, ini akan terwujud dengan perpindahan ibu kota negara ke Kaltim," kata Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri di Ruang Rapat Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jum’at 13 Mei 2022.

Rakor Teknis Kelitbangan kerja sama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kaltim dihadiri Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto serta seluruh kepala Balitbangda kabupaten dan kota se Kaltim.

Dihadapan rombongan pejabat Kemendagri berjumlah 17 orang, kembali orang nomor dua Benua Etam ini menegaskan ketika Presiden RI Joko Widodo menetapkan ibu kota negara di Kaltim, maka itu adalah anugerah paling besar bagi provinsi-provinsi di luar Jawa.

Wagub Hadi mengungkapkan dia sangat yakin dengan perpindahan ibu kota negara, akan terjadi pembangunan Jawa dan luar Jawa secara berkeadilan.

"Dulu pembangunan Jawa sentris, insyaallah yang diinginkan Bapak Presiden untuk Indonesia sentris akan terwujud seiring perpindahan ibu kota negara," ungkapnya.

Baginya bukan rahasia lagi ketika sekitar 60 persen APBN itu berputar di Pulau Jawa dan sekitar 20 persen di Sumatera sisanya 20 persen dibagi Kalimantan, Sulawesi dan provinsi lainnya.

Karenanya, kalau Indonesia (pusat) tidak membagi secara merata, maka sampai kiamat tidak akan pernah ada pembangunan yang berkeadilan antara Jawa dan luar Jawa.

Sehingga menurut mantan legislator Karang Pavi dan Senayan ini ketika ibu kota negara diputuskan Presiden Jokowi dan ditetapkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 pindah keluar Pulau Jawa, akan terjadi sebuah kemajuan yang luar biasa.

Ide ini tambahnya, ide yang luar biasa dan bukan hanya Kaltim yang maju tapi seluruh Kalimantan, Sulawesi dan Papua serta provinsi lain di luar Jawa akan maju berkembang.

"Walaupun kita yakin tidak bisa dilakukan secara cepat, pembangunannya bisa memakan waktu hingga 30 tahun kedepan," pungkasnya.

Rakor dihadiri Sekretaris Badan Litbang Kemendagri Dr Kurniasih, Kapuslitbang Inovasi Daerah Matius Tan, Kapuslitbang Otonomi Daerah dan Politik Akbar Ali, Kapuslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Heru Cahyanto, Kapuslitbang Administrasi Kewilayahan dan Kementerian Desa Muhammad Nofah serta seluruh rombongan Kemendagri berjumlah 17 orang

Tampak pula Plt Kepala Balitbangda Kaltim Dr H Fitriansyah dan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.(mar)