(Rapat koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D) Provinsi Kaltim se Kalimantan Timur tahun 2020)

BALIKPAPAN-Pelaksana Tugas (Plt) Sekprov Kaltim M.Sa'bani mengatakan Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan September  2020.

Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Untuk Provinsi Kaltim, lanjut Sa'bani,  sembilan dari 10 kabupaten/kota  akan menggelar Pilkada Serentak 2020, yakni Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Berau, Paser, Kutai Timur, Kutai Barat dan  Kabupaten Mahakam Ulu.

Pada posisi sekarang ini, kata Sa'bani,  bupati dan walikota  yang berakhir jabatannya sebelum tahun 2024,  maka akan di tunjuk Penjabat (Pj) kepala daerahnya.

Begitu juga dengan kabupeten/kota yang sekarang incumbentnya  keduanya ikut Pilkada serentak, mereka juga harus cuti selama  proses kampanye,       maka akan ditunjuk penjabat-penjabat kepala daerahnya. 

Dari  sembilan kabupaten/ kota yang akan melaksanakan Pilkada di Kaltim   enam daerah  diantaranya akan dipersiapkan Penjabatnya (Pj) yaitu Kabupaten Berau, Kutim, Bontang,
Kubar, Kukar dan Kabupaten Mahulu.

" Sementara yang tidak ada Pjnya adalah Kota  Samarinda, Kota  Balikpapan dan Paser, karena kedua kepala daerahnya akan berakhir periode keduanya, sehingga tidak ada penunjukan Pjnya," tandas Sa'bani, saat membuka Rapar Koordinasi Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah (TP3D) Provinsi Kaltim se Kalimantan Timur tahun 2020, yang di gelar di Hotel Platinum Balikpapan, Senin (9/3/2020)

Penjabat kepala deerah, kata Sa'bani akan dipilih Penjabat  berasal dari Pemprov Kaltim maupun dari Penjabat dari  Kementerian Dalam yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, kalau penjabat dari Pemprov tidak mencukupi.

" Tapi kalau enam cukup saja, dan nama-nama penjabat tersebut nanti akan ditetap oleh Gubernur Kaltim, setelah itu baru dilaporkam ke Mendagri," tandasnya.
Penjabat  kepala daerah yang ditunjuk nanti, kata  Sa'bani  tentu tidak ringan, karena Pj  harud bisa bekerja maksimal dalam proses Pemilu Pilkada.

"Pj kepala daerah, harus netral itu yang paling penteng, termasuk melaksanakan roda pemerintahan, termasuk menjaga kondusifitas daerah pada saat proses kampanye, oleh karena itu masyarakat masing-masing daerah yang ditunjuk Pjnya, diharapkan dapat membeckup dan pendukung Pjnya dalam menjalankan pemerintahan," papar Sa'bani.(mar)