Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti masih lemahnya arus informasi dari desa ke lembaga legislatif. Menurutnya, banyak persoalan masyarakat yang sebetulnya bisa ditangani lebih cepat, namun tertahan karena tidak pernah sampai secara utuh ke DPRD.

Dalam beberapa kunjungan lapangannya, Yani menemukan bahwa sejumlah masalah di tingkat RT maupun desa kerap berhenti di internal pemerintahan desa tanpa diteruskan sebagai laporan resmi. Kondisi itu membuat proses penanganan memakan waktu lebih panjang.

“Kadang masalah itu tidak tertangani bukan karena tidak ada solusinya, tetapi karena tidak disampaikan kepada kami,” ujar Yani belum lama ini.

Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki ruang untuk mempercepat pembangunan melalui fungsi anggaran, pengawasan, serta pokok-pokok pikiran. Namun, peran tersebut akan optimal hanya jika desa aktif membangun komunikasi dan menyampaikan kebutuhan warganya secara jelas.

Menurut Yani, pemerintah desa berada di posisi paling strategis untuk meneruskan kondisi riil masyarakat di lapangan. Tanpa alur komunikasi yang baik, penyusunan dukungan program dari DPRD kerap tidak tepat sasaran atau terhambat.

“Jika komunikasi terjalin baik, pembangunan bisa lebih cepat. Masyarakat juga bisa langsung merasakan manfaatnya,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa pembangunan desa bukan semata soal membangun infrastruktur, tetapi tentang bagaimana desa, masyarakat, dan DPRD bergerak dalam satu arah. Karena itu, ia berharap sinergi antara lembaga dan pemerintah desa semakin kuat.

“Yang penting komunikasikan saja. Kami siap membantu memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” tutupnya.(adv)