POSKOTAKALTIMNEWS.COM,BALIKPAPAN- Pasca kemenangan dan dilantiknya Rahmat Mas'ud sebagai Wali Kota Balikpapan periode 2020 - 2024, salah satu yang masih menjadi pertanyaan masyarakat Balikpapan Timur (Baltim) yaitu mengenai nasib pembangunan rumah sakit yang dijanjikan.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra menjelaskan, sejak beliau menjadi wakil wali kota mendampingi Rizal Effendi, kemungkinan ia satu-satunya anggota dewan dari Baltim yang selalu menyampaikan hal ini setiap pandangan fraksi, mulai dari LPJ pertanggungjawaban wali kota hingga pandangan fraksi lainnya.

"Saat itu Fraksi PPP tergabung dengan Fraksi Nasdem, saya selalu memasukkan bahasa tentang kebutuhan rumah sakit di Baltim, padahal saat itu ketuanya masih pak Rizal," ucap Nurhadi saat ditemui awak media di ruang komisi III DPRD, Senin (13/6/2022).

Dirinya mengaku, bahwa sempat ditelpon dengan Rizal lantaran sempat keras, karena selama 2,5 tahun di komisi IV selalu mempertanyakan ke Dinas Kesehatan mengenai nasib pembangunan rumah sakit di Baltim. Dan kenyataannya tidak ada dalam visi misinya wali kota.

"Itu yang betul-betul seperti menampar saya, seolah-olah perjuangan saya menjadi timses  Baltim dikecewakan. Kalau kebutuhan lain saya tidak begitu menekankan karena setiap tahun ada anggarannya," ujarnya.

Dikatakan, bahwa dari 6 kecamatan di Balikpapan hanya Baltim yang belum memiliki rumah sakit. Padahal jumlah penduduknya mencapai 92.000 penduduk, dan 10-15 persen perbulan. Tidak sampai situ, ia juga mendapat jawaban mengecewakan dari wali kota sebelumnya, bahwa daerah Baltim cukup dilayani oleh Puskesmas 24 jam.

"Mengapa dibedakan dengan wilayah lain yang punya rumah sakit. Tapi Baltim kok cuma disiapkan Puskesmas 24 jam yang sesungguhnya banyak kekurangannya, pertama ambulans cuma satu, tenaga kesehatannya tidak siap jika sampai dirujuk juga akhirnya," akunya.

Ditambah Baltim juga berbatasan langsung dengan wilayah Ambarawang, Samboja, selok api yang mana mereka lebih memilih ke Balikpapan untuk mencari pusat kesehatan. Dan terbantunya di Baltim ini karena memiliki rumah sakit swasta, tetapi tidak menutup kewajiban pemerintah kota untuk tetap mengadakan rumah sakit di Baltim.

Bahkan terakhir sebelum Pilkada, ia bersama Iwan Wahyudi dan Ardiansyah sempat menghadap Rahmad. Saat diberikan kesempatan bicara, ia langsung pertanyakan rumah sakit di Baltim.

Jika disana terbangun selama ia menjabat, ia akan oldout menjadi timses sebelum diantar pendaftarannya ke KPU.

"Saya tidak minta macam-macam, cuma minta rumah sakit di Timur. Dan saya siap jadi juru bicara, makanya di Banner kampanye saya, kalau mau ada rumah sakit di Baltim pilih Rahmad-Thohari, sesuai janji pak Rahmad pada saya," janjinya.

Namun seiring berjalannya waktu saat ia masih duduk di komisi II, ternyata pembangunan rumah sakit dilakukan di Barat bukan Timur. Akhirnya ia memastikan sendiri lokasinya, dan ternyata hanya setengah heaktare mau dipaksakan dibangun rumah sakit.

"Saat itu saya langsung telpon Bappeda pak Agus, dan saya tanya kelayakan beliau menjawab tidak layak karena lokasi 5000 meter dipaksakan dibangun tujuh lantai. Pantasan sampai harus multiyes 3 tahun," imbuhnya.

Lanjutnya, selama 3 tahun ia pastikan tidak ada pembangunan di Baltim. Dan wali kota menjanjikan jika tahun depan Puskesmas Haji Raden akan menjadi paling besar, meski begitu tetap saja puskesmas yang tidak lengkap sarana dan prasaranannya, meskipun dianggarkan Rp 10-50 miliar.

Sebenarnya untuk di Baltim, Pemkot memiliki lahan sekitar 62 heaktare tanpa harus melakukan pembebasan lahan. Namun tidak juga dibangun rumah sakit, tetapi wali kota ingin puskesmas yang ada dibangun ke belakang dan vertikal.

"Saya jawab terserah, yang penting Puskesmas saya dibangun. Bahkan saat pembahasan anggaran tahun 2022, progres yang dijanjikan yaitu studi kelayakan dengan anggaran sekitar Rp 300-400 juta," paparnya.

Harapan yang pasti pingin ada keseriusan dari wali kota karena janji adalah hutang. Apalagi ada 92 ribu orang yang berharap-harap cemas. Kalau wali kota bisa memberikan pembangunan meskipun hanya pondasi awal, minimal warga Baltim punya harapan yang besar.

Semoga wali kota membaca kalau waktu pembangunan hanya sampai 2023, sementara 2024 sudah jadi tahun politik lagi. Jangan sampai di 2024 menjadi penghakiman warga Baltim dengan janji-janjinya.

"Karena begitu besarnya harapan warga Baltim untuk pembangunan rumah sakit, sehingga presentasi suaranya sampai melebihi Balikpapan Barat," harapannya.

Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk membuktikan hanya di tahun 2022-2023. Apakah hanya sebatas wacana atau betul-betul bisa menunjukkan berupa fisik.

Ditambah lagi penambahan anggaran rumah sakit di Balikpapan Barat belum deal di Banggar DPRD Balikpapan. Mereka merasa dibohongi, karena awalnya Rp 162 miliar menjadi Rp 191 miliar, ada penambahan Rp 29 miliar. Dan Rp 29 miliar itu hanya pembangunan fisik dan penambahan fisik dan izin-izinnya.

"Sesuai perkiraan saya, bahwa di Rp 29 milliar itu ada penambahan izin reklamasi. Makanya saya katakan dari awal tidak layak, bukan karena iri tetapi saya harus berbicara secara realistis. Izin reklamasi harus tanda tangan Presiden," tuturnya.

Teman-teman banggar pun juga masih mempertanyakan dan belum ada kata sepakat. Dan rapat terakhir banggar fraksi PDI, Gerindra, Demokrat tidak sepakat, tetapi PPP masih belum memberikan jawaban karena saat itu belum berkomunikasi dengan ketua fraksi.

"Jadi waktu itu saya tidak bisa mengatakan apa-apa, karena belum ada komunikasi dengan ketua fraksi," ungkapnya. (ari)