Rakor Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum, yang dilaksanakan Biro Hukum Setdaprov Kaltim, secara offline dan online

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA-Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim Muhammad Faisal, mengatakan keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) pada suatu lembaga mempunyai peran yang sangat penting, hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

"Kami bagian dari ini juga, dalam penyebaran informasi, dan hal tersebut juga  sangat diperlukan, mengingat regulasi  hukum atau aturan yang sudah dibuat,  tidak akan mempunyai arti jika tidak ada yang mengetahuinya, oleh karena itu, kita minta pengelola JDIH dapat berinovasi, agar maksudnya  dan tujuannya ke publik  tercapai, sebagai keterbukaan informasi publik," Kata  Muhammad Faisal sebelum  tampil menjadi narasumber,  pada Rakor Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum, yang dilaksanakan Biro Hukum Setdaprov Kaltim, secara offline dan online, Kamis (15/7/2021) lalu.

Faisal menambahkan  ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, tentu sangat penting dan diperlukan.

"Dengan begitu  masyarakat  bisa cepat dan mudah mendapatkan informasi tentang  regulasi hukum di Provinsi Kaltim. Dan inilah nantinya yang kita kritisi agar pengelola JDIH dapat berinovasi, lebih kekinian dan lebih modern serta lebih kreatif,"tandasnya.

Yang lebih penting, lanjut mantan Kadis Pariwisata Kota Samarinda, adalah mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

"Selaian  kerjasama,  integrasi juga  paling penting, saya lihat cuma link-link saja, kedepan kita bisa membuat aplikasi web yang lebih kekinian dan  terintegrasi sepuluh kabupaten/kota, sehingga masyarakat lebih cepat dan mudah melihat  regulasi hukum di Kaltim,"ujarnya.

Sekarang yang disuarakan di Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) salah satu layanan publiknya adalah JDIH, maka dari itu pengelolanya harus terus berinovasi, apalagi di era teknologi informasi saat ini pengembangan JDIH dengan menggunakan teknologi informasi adalah merupakan suatu kebutuhan yang tidak mungkin dihindari, mengingat kebutuhan informasi yang dapat diperoleh secara mudah dan cepat.

"Hal seperti ini yang kita sarankan kepada pengelola JDIH, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga pada tahun 2022 nantinya bisa tampil yang lebih bagus, sehingga masyarakat bisa tertarik untuk melihat, dengan begitu membantu kita mensosialisasikan regulasi hukum yang sudah dibuat,"tandas Faisal.(mar)