TENGGARONG, Komisi III DPRD Kutai Kartanegara, meminta kepada Dinas Koperasi Kukar untuk mentaati putusan Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong, terkait hasil akte perdamaian sengketa kepengurusan Koperasi Sawit Agung Baya Desa Prian Kecamatan Muara Muntai.

Hal itu terungkap saat dilakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) yang dilakukan Komisi III DPRD Kukar diruang Banmus, Selasa (21/3) dihadiri Kepala Dinas Koperasi, Dinas Perkebunan, Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum Setkab Kukar.

Anggota DPRD Komisi III Firnadi Ikhsan memimpin pertemuan itu didampingi Ahmad Yani dan Fathan Djunadi.

“Pertemuan pada hari ini menindaklanjuti pertemuan kemarin (Senin 20/3) siang. Kita minta tanggapan dan saran pendapat dari beberapa pihak terkait masalah pengurus Koperasi Sawit Baya Agung Muara Muntai,” kata Firnadi Ikhsan.

Kemelut kepengurusan koperasi tersebut muncul setelah pihak Aspiransyah Warga Desa Perian RT 01 Muara Muntai menyampaikan gugatan kepada ketua koperasi sebelumnya yang diketahui di ketuai oleh H Bahri, tak hanya itu saja, sejumlah aparat pemerintahan, termasuk Kadis Koperasi (dulunya Disperindagkop) Azmidi juga turut digugat.

Hasil putusan pengadilan tersebut, kedua belah pihak sepakat berdamai, sehingga keluarlah putusan akta perdamaian.

Dalam putusan nomor 36/Pdt.G/2016/PN TGR tertanggal 21 Februari 2017 tersebut menerangkan bahwa susunan dan struktur pengurus Koperasi Sawit Agung Baya Desa Prian Muara Muntai telah disepakati bahwa bertindak sebagai Ketua Dewan Pengawas adalah Suriansyah, Anggota Masrani J dan Asliansyah, sementara selaku Ketua I Aspiransyah, Ketua II Muhammad Sabri, Sekretaris I Jamliyadi, Sekretaris II Azwar dan Bendahara Masran.

Kepengurusan yang dihasilkan dari proses kesepakatan dan dikuatkan oleh akte perdamaian PN Tenggarong, tidak diterima serta merta oleh Dinas Koperasi untuk diregistrasi (administrasikan) di Dinas Koperasi, karena syarat untuk registrasi (pencatatan) badan koperasi di Dinas Koperasi pembentukannya harus melalui rapat anggota koperasi itu sendiri.

Ahmad Yani Anggota Komisi III menyatakan, bahwa putusan PN tersebut harus ditaati Dinas Koperasi, karena putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

“Persoalan ini sebenarnya  tak perlu sampai didewan, cukup melaksanakan putusan pengadilan, tidak melaksanakan putusan itu berarti mengabaikan atau melanggar hukum,” beber Ahmad Yani.

Sebab dengan tidaknya dicatat secara administrasi tentunya, persoalan tersebut tak akan selesai. Pemerintah tentunya harus “turun tangan” untuk menjadi fasilitator, jika memang kondisi kepengurusa yang ada susah disatukan.

Sementara Azmidi, Kepala Dinas Koperasi Kukar menegaskan, bukan pihaknya tidak mau melakukan proses penataan administrasi terkait kepengurusan koperasi tersebut, namun ini karena persoalan aturan. Sebab sesuai dengan undang undang koperasi, proses pembentukan atau pergantian kepengurusan itu melalui rapat anggota.

Disisi lain, juga dikabarkan kepengurusan koperasi sesuai akte perdamaian PN itu tidak diterima oleh warga (anggota koperasi).

Perwakilan dari Bagian Hukum Setkab Kukar Heltrin P Sibarau, menyatakan bahwa putusan akte perdamaian PN tersebut bisa diganggu gugat, karena itu adalah putusan ikrak (putusan hukum tetap) sehingga harus dijalankan.

Firnadi Ikhsan, Pimpinan RDP lalu meminta agar Bagian Hukum Setkab Kukar tersebut mengkoordinasikan dengan Kabag Hukum H Purnomo, sehingga persoalan ini cepat terselesaikan dengan cepat.(awi-poskotakaltimnews.com)