(Foto: Wakil Ketua DPRD Siswo Cahyono menerima berkas aspirasi dari Kominas TransPemda Kukar)

TENGGARONG, Pengangkatan 25 kepala sekolah (Kepsek) pada tingkat TK, SD dan SMP di Kabupaten Kutai Kartanegara diduga bermasalah, yang bertentangan dengan Permendikbud No 6 Tahun 2018, tentang Penugasan Guru jadi Kepala Sekolah.

Dimana salah satu syarat seseorang untuk menjadi kepala sekolah harus mempunyai NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah) yang dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten. Di Kukar sendiri terindikasi ada 25 kepala sekolah yang tidak memiliki NUKS, namun tetap “nekat” dilantik pada April 2019 lalu.

Terkait permasalahan itu, DPRD Kukar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan menghadirkan Plt Kepala Disdikbud Kukar, Kepala BKSDM, Perwakilan Tim Penilai Kinerja (TPK) Pemkab Kukar, Kasat Reskrim Polres Kukar, Kasi Intel Kejari, serta dari Ormas Komite Nasional Transparansi Pembangunan Daerah (Kominas Transpemda).

Rapat koordinasi digelar diruang Banmus DPRD, dipimpin Wakil Ketua Siswo Cahyono, didampingi Ketua Komisi IV Baharudin, dan Ketua Komisi III Andi Faisal.

Siswo Cahyono mengatakan, pertemuan yang dilaksanakan inisebagai tindaklanjut dari aduan dari masyarakat terkait adanya 25 kepala sekolah baik SD dan SMP yang dilantik oleh Bupati yang terindikasi tidak sesuai ketentuan Perrmendikbud No 6/2018.“Oleh sebab itu kita gelar pertemuan itu, kita ingin mendengar penjelasan langsung dari OPD terkait,” kata Siswo Cahyono.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Ikhsanudin Noor pada kesempatan itu mengaku jika pihaknya telah melakukan evaluasi atas permasalahan pengangkatan para kepala sekolah yang dilantik pada April 2019 lalu.

Evaluasi telah dilakukan olehnya pada Februari 2020 lalu, terkait dengan ketentuan Permendikbud No6/2018, bahwa kepala sekolah harus memiliki NUKS, maka pemerintah akan mengikutkan para kepala sekolah yang belum memiliki NUKS untuk ikut diklat, namun kemudian rencana itu dibekukan, karena adanya intruksi dari kementrian bahwa pelaksanaan diklat baru akan dibuka pada Juli 2020.

Dari 25 kepala sekolah yang diduga bermasalah itu terdiri dari 3 kepsek TK, 16 orang kepsek SD yang tersebar dibeberapa kecamatan, dan 6 kepsek SMP.

Menurut penjelasan Iksanudin Noor, memang pada saat itu, ada suasana kebatinan pimpinan Disdikbud bahwa mutasi yang dilakukan karena ada beberapa hal, diantaranya yakni  banyak kepala sekolah, status Plt sampai 4 tahun, karena pelantikan dari bupati sebelumnya belum terlaksana. Kemudian ada memang ada laporan masyarakat,kepala sekolah yang menurut mereka kinerjanya tidak seuai harapan. Selanjutnya pemeriksaan BPK soal pengelolaan dana Bosda. Dari beberapa persoalan tersebut maka pemerintah melakukan pengusulan mutasi, dan terealiasi pada April 2019.

“Terkait permasalahan NUKS para kepala sekolah, kita upayakan agar mengikuti Diklat, namun pada Februari 2020 ada kebijakan baru dari kementerian bahwa pelaksanaan Diklat dibekukan, sampai bulan Juni 2020 dan bisa dibuka kembali pada Juli 2020,” beber Ikhsanudin Noor.

Persoalan lain juga disampaikan Iksanudin bahwa di Kukar ada beberapa wilayah khusus yang memang kondisinya kekurangan guru, seperti di wilayah Desa Tani Baru Kecamatan Anggana, kondisi wilayah cukup jauh dan hanya ada satu satunya guru PNS, sehingga mau tidak mau guru tersebut yang diangkat sebagai kepala sekolah meski tidak ada NUKS.

Wakil Ketua DPRD Siswo Cahyono, menyatakan bahwa proses pelantikan 25 kepsek di Kukar diduga terindikasi tidak sesuai ketentuan yang ada. Meski dalam situasi kondisional, seharusnya kebijakan kebijakan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Pemerintah melalui OPD terkait, seharusnya memiliki pemetaan yang jelas terkait dengan pengangkatan para guru untuk menjadi kepala sekolah. Diketahui bahwa jumlah pegawai di Kukar, cukup banyak di Indonesia.

“Jika melanggar ketentuan, dimata hukum tetap saja salah. Persoalan ini harus secapatnya kita konsultasikan ke Kementerian Pendidikan dan KASN, karena kondisinya sudah terjadi di Kukar, sehingga secepatnya perlu dikonsultasikan,” kata Siswo.(awi/adv)