POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud meminta Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS) membantu menuntaskan penanganan ruas jalan pesisir Anggana-Muara Badak sepanjang sekitar 30 kilometer yang hingga kini belum seluruhnya dalam kondisi mulus dan layak dilalui.

Gubernur meminta agar ruas tersebut dapat ditingkatkan kondisinya melalui pengaspalan atau pengecoran, sehingga lebih aman dan nyaman digunakan masyarakat maupun kendaraan yang melintas.

Permintaan itu disampaikan Gubernur Rudy  saat menerima Kunjungan Kehormatan dan Koordinasi Kegiatan Usaha Hulu Migas dari SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Wilayah Kalimantan Timur di Pendopo Lamin Etam, Rabu (23/9/2026).

“Tolong PHSS bantu selesaikan yang 30 kilometer Anggana-Muara Badak, nanti sisanya kami yang selesaikan,” tegas Gubernur Rudy.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan jalan tersebut masih membutuhkan dukungan dan pembagian peran antara PHSS dan Pemerintah Provinsi Kaltim. Gubernur mendorong PHSS mengambil bagian dalam penyelesaian sekitar 30 kilometer ruas jalan, sedangkan bagian lainnya akan diupayakan pemerintah daerah.

Gubernur menilai keberadaan perusahaan migas di kawasan konsesi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

Menurutnya, aktivitas eksploitasi migas yang telah berlangsung puluhan bahkan ratusan tahun di kawasan tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan infrastruktur yang menunjang kehidupan dan aktivitas masyarakat.

“Untuk PHSS jalan yang 30 kilometer, mari kita cari solusinya. Kalau PHSS tidak sanggup atau belum ada anggarannya, biar kami yang rapikan. Tapi ada tapinya. Kita batasi, maksimal enam roda. Lebih dari itu kami palang,” tegasnya.

Gubernur menjelaskan, kondisi jalan tersebut menjadi persoalan terutama ketika menghadapi perubahan musim. Saat kemarau, jalan berdebu dan dapat mengganggu jarak pandang pengguna jalan. Sementara ketika hujan, kondisi jalan menjadi licin dan semakin sulit dilalui.

Padahal, ruas Anggana-Muara Badak memiliki fungsi strategis karena digunakan untuk mobilitas masyarakat serta distribusi logistik dan kebutuhan sektor energi.

Karena itu, Gubernur mendorong adanya solusi konkret untuk meningkatkan kondisi jalan tersebut. Penanganan jalan diharapkan tidak hanya memperbaiki akses masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas perekonomian dan operasional di kawasan pesisir Anggana-Muara Badak.

Dukungan terhadap upaya tersebut disampaikan Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Andy Purwana.

Menurutnya, kegiatan usaha KKKS di daerah perlu memberikan dampak yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya mereka yang berada di sekitar wilayah konsesi.

 “Bapak ibu (KKKS) punya usaha di sini. Tapi masyarakat tidak menikmati. Jalannya rusak seperti kata Pak Gubernur. Saya harap, keluar dari sini sudah kebayang, jalan nanti harus seperti apa,” kata Andy.

Kunjungan kehormatan dan koordinasi tersebut turut dihadiri pimpinan sejumlah KKKS, di antaranya Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Pertamina Hulu Sanga Sanga (PHSS), Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), Searah Muara Bakau, Badak NGL, Pasir Petroleum Resources Limited, PT Benuo Taka Wailawi, PT Indo Sino Oil and Gas, serta Saka Indonesia Sesulu.

Sementara dari Pemprov Kaltim, Gubernur Harum didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, Direktur Utama PT MMP, serta pimpinan OPD terkait.(mar)