POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Isu mengenai kemungkinan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau mendapat perhatian dari Dewan.

Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto angkat bicara. Ia memastikan, hingga saat ini tidak pernah ada pembahasan di DPRD Berau yang secara khusus mengarah pada pemotongan TPP ASN.

Dedy menegaskan, pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Berau selama ini lebih banyak berkaitan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, termasuk bagaimana anggaran yang tersedia dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

“DPRD tidak pernah membahas pemotongan TPP ASN. Justru yang kami lakukan adalah melihat kemampuan keuangan daerah dan bagaimana anggaran yang ada bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegas Dedy saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Berau dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau dan ke-214 Kota Tanjung Redeb, Senin (14/9/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus membantah narasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait DPRD Berau yang disebut-sebut akan melakukan pemangkasan terhadap TPP ASN.

Menurut Dedy, pembahasan anggaran tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pembahasan untuk memangkas hak ASN. DPRD bersama pemerintah daerah, kata dia, harus melihat kondisi keuangan daerah secara menyeluruh sebelum menentukan arah kebijakan anggaran.

Di sisi lain, Dedy memastikan komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah selama proses pembahasan anggaran berjalan dengan baik.

Ia menyebut DPRD juga tetap memberikan perhatian terhadap hak dan kesejahteraan ASN, terlebih persoalan tersebut menjadi bagian yang turut diperhatikan oleh pemerintah daerah.

“Tidak pernah ada niat dari DPRD untuk memangkas TPP. Justru kami memperjuangkan itu karena memang menjadi perhatian pemerintah daerah,” ujarnya.

Munculnya narasi yang seolah-olah menempatkan DPRD sebagai pihak yang menginginkan pemotongan TPP ASN,  Ia menduga ada pihak tertentu yang mencoba membangun opini tersebut sehingga menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

“Ada oknum yang mencoba membangun narasi seolah-olah DPRD ingin memangkas TPP. Padahal tidak pernah ada pembahasan seperti itu. Pemerintah daerah dan DPRD selama ini baik-baik saja dalam membahas persoalan anggaran,” katanya.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar, terutama apabila informasi tersebut tidak disertai sumber yang jelas.

Menurutnya, persoalan anggaran merupakan hal yang harus dibahas secara terbuka dan berdasarkan kondisi yang sebenarnya, bukan melalui isu atau narasi yang belum terverifikasi.

Pernyataan mengenai isu TPP tersebut disampaikan Dedy bertepatan dengan momentum peringatan Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau dan ke-214 Kota Tanjung Redeb.

Dedy mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, DPRD, ASN, dan masyarakat umum, untuk menjaga suasana tetap kondusif serta mengesampingkan kepentingan yang dapat memecah persatuan.

“Ini hari ulang tahun daerah kita. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin memecah belah kebersamaan yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Semoga semuanya tetap kondusif dan kita fokus membangun Berau bersama,” pungkasnya. (sep/FN)