POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Mayoritas Wakil Rakyta Bumi Batiwakkal  menilai polemik rencana penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Berau dengan Universitas Muhammadiyah Berau (UMB)  hingga difasilitasi melalui RDP oleh DPRD Berau, pada Senin (16/6/2025), lantaran kurangnya komunikasi dan transparansi dari pihak pengurus kampus terhadap dosen dan mahasiswa STIPER.

Menurut  Ahmad Rifai bahwa rencana merger terkesan hanya keputusan sepihak, yang tidak melibatkan unsur civitas academica secara menyeluruh. Hal inilah yang kemudian menimbulkan penolakan, bahkan memicu aksi demonstrasi dari mahasiswa STIPER sebelumnya.

“Itu yang kita dengar dari curahan hati para dosen dan mahasiswa, sebenarnya tujuannya sama, ingin menyelamatkan STIPER. Tapi karena tidak ada komunikasi dan keterbukaan, akhirnya jadi polemik. Ini masalah internal STIPER yang seharusnya diselesaikan secara internal juga, karena pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan terhadap perguruan tinggi,” ujar anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai.

Anggota DPRD lainnya, Agus Uriansyah, juga menilai tidak ada landasan kuat yang mendesak untuk melakukan merger. Ia menekankan bahwa STIPER yang sudah berdiri sejak 2004, selama ini telah memiliki struktur lembaga, aset, dosen, dan mahasiswa aktif.

“Melihat usia STIPER   sudah 21 tahun berjalan. Artinya, secara kelembagaan sudah terbentuk dan memiliki sistem sendiri. Maka dari itu, harapannya kampus ini bisa untuk dipertahankan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan lainnya, Sakirman menambahkan, bahwa STIPER seharusnya tetap eksis untuk mendukung program nasional, khususnya ketahanan pangan yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menyebut lulusan STIPER berpotensi menjadi sumber daya manusia (SDM) penting di sektor pertanian.

Anggota DPRD Abdul Waris juga menekankan pentingnya kajian sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ia menyarankan agar tim yang sudah dibentuk untuk menyusun kajian merger kembali diaktifkan dan bekerja maksimal.

“Kita perlu kajian objektif. Dari situ bisa dilihat apakah STIPER masih mampu bertahan atau memang harus merger. Idealisme memang penting, tapi kita juga harus berpikir realistis soal dampak jangka panjangnya,” jelas Waris.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menutup RDP dengan menegaskan bahwa opsi merger sebaiknya menjadi langkah terakhir jika semua upaya mempertahankan STIPER tidak membuahkan hasil.

“Kita tunggu hasil kajian yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Merger bukan solusi utama, tapi bisa jadi opsi terakhir jika STIPER benar-benar tidak mampu berjalan secara mandiri,” tegasnya.

RDP ini diharapkan menjadi titik awal komunikasi terbuka antara pengurus kampus, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya dalam menentukan arah masa depan STIPER Berau. (sep/FN/Advertorial)