POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kukar terus berupaya memaksimalkan koneksi jaringan. Hal itu bagian dari realisasi program Kukar Idaman yaitu Digitalisasi Pelayanan Publik (Disapa).

Kepala Bidang Aptika Diskominfo Kukar Ery Hariyono mengatakan, target program Disapa yakni adanya jaringan di seluruh desa khusus pada pemerintahan desa. Pada masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026 ada 23 desa yang menjadi sasaran, tapi dari 23 desa itu sebagian ditangani oleh Kementerian Kominfo RI.

"Dari 23 desa itu ada sebagian yang masuk program pusat, sehingga pemerintah pusat langsung menugaskan ke provider masing masing," kat Ery Hariyono pada Poskotakaltimnews, di ruang kerjanya, Senin (13/5/2024).

Adapun desa yang menjadi program pemerintah pusat diantaranya Desa Benua Baru, Long Belen Modang, Umaq Dian, Umaq Tukung. Sementara desa yang telah dipasang Base Transceiver Station (BTS) oleh provider yaitu Desa Rantau Hempang, Batuq, Muara Salung.

Kemudian, Desa Muara Tiq, Muara Kebaq, Muara Tuboq, Muara Belinau. Sedangkan Diskominfo Kukar dalam upaya memaksimalkan jaringan dengan melakukan pembangunan Repeater.

Repeater merupakan sebuah alat penguat sinyal, artinya di daerah tertentu yang sinyalnya masih lemah akan dipasang repeater. Sejauh ini ada beberapa desa yang memasang repeater secara mandiri.

"Desa yang memasang repeater secara mandiri ialah, Desa Bendang Raya, dan Suka Bumi," sebutnya.

Sementara pemasangan repeater oleh Diskominfo Kukar adalah desa Buluq Sen, Sallo Cela, Wonosari, Kupang Baru, Muara Aloh, Long Lalang, Muhuran, Sebelimbingan, Tanjung Batuq Harapan dan Muara Wis.

"Semembtara ini kita fokus penguatan sinyal khususnya pada pemerintahan deaa, agar segera urusan di desa bisa berjalan dengan baik," ucapnya.

"Untuk penguatan jaringan di 23 desa itu sudah dicapai, namun masih ada wilayah yang memang sinyalnya lemah," imbuhnya.

Pihaknya juga melakukan inventarisasi terkait dengan wilayah yang dinilai lemah jaringan. Inventarisasi itu melalui dari sejumlah usulan pasa Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga Kabupaten.

"Kita juga bersinergi dengan OPD terkait, untuk memastikan darrah yang dinilai lemah sinyal," ungkapnya. (adv/riz)