TENGGARONG, Setelah pelimpahan kewenangan SMA dari kabupaten ke Provinsi, bannyak guru yang mengeluhkan gaji sangat minim berkisar Rp. 300 ribu/bulannya. Anil Dwi Mulyati Guru SMA Rahmatullah Marangkayu, mangaku binggung untuk membiayai 2 orang anaknya.

“Saat ini bapak saya sakit di Jawa, pengin pulang tapi belum ada sangu,” kata Anil guru yang sudah mengajar sejak 2005 lalu.

Anil juga mengatakan, gajinya selama 8 bulan mulai dari Januari-Agustus baru di bayar pada Oktober ini, sedangakan untuk tiga bulan terakhir belum terbayar.

“Saya mengajar dua mata pelajaran, Bahasa Inggris dan Biologi, kebetulan guru Biologinya sudah pulang kejawa dan tidak balik lagi jadi saya yang mengantikannya,” ujarnya
Sementara Anil, hanya bisa pasrah dan bersabar dengan kondisi sekarang, dengan profesi suaminya yang hanya peternak sapi tidak bisa diandalkan untuk menutupi kebutuhan hidup.

“Sapi ini bukan kepunyaan sendiri, jadi sistemnya bagi hasil dengan yang punya sapi. Sedangkan sapi baru laku terjual pas jelang Hari Raya Kurban,” keluhnya.
Untuk menutupi tututan biaya hidup rumah tangganya, anil kerap meminjam uang ke Yayasan, tempatnya mengajar.

“Kalau nggak ada uang, ya pinjam ke Yayasan. Kadang juga minta beras ke Yayasan untuk makan,” tuturnya.

Dengan kondisi sekarang, lanjut Anil, berdampak beberapa rekan guru malah tidak fokus mengajar. Karena mereka harus punya kerja sampingan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, semoga kewenangan SMA/SMK dikembalikan lagi ke Kabupaten. Kalau dulu, ia mendapatkan gaji Rp 1,2 juta/bulan dari kabupaten dan insentif dari provinsi Rp 300 ribu/bulan. Sedangkan saat ini dia hanya mendapatkan gaji Rp 300 ribu/bulan.
“Saat ini anak saya juga butuh biaya. Dia sekarang sekolah di SMAN 3 Unggulan Tenggarong Seberang. Bahkan saat ini saya tidak pernah memberikan uang saku buatnya,” harapnya.

Terpisah Ketua Forum Solidaritas Honor Guru dan Tenaga Kependidikan, Muhammad Anas mengemukakan, sekolah Madrasah Aliyah juga tidak lagi menerima Boskab dari Pemkab karena adanya pelimpahan ke provinsi tadi, hanya Bosnas dari Kemenag yang masih diterima.

“Tunjangan uang fungsional senilai Rp 250/bulan yang sumbernya dari Kemenag juga telah dihapuskan, sedangkan data Disdik Kukar tahun 2016, jumlah guru honor SMA mencapai 297 orang dan SMK 298 orang” tegasnya. aji/poskotakaltimnews.com